Wawancara Eksklusif Dengan Jaksa Agung Hendarman Supandji : “Wong Sudah Ditutup !” (Januari 2008)

Dimuat di INILAH.COM tgl 07/01/2008
Oleh : MEGA SIMARMATA

Jaksa Agung Hendarman Supandji

Jaksa Agung Hendarman Supandji

INILAH.COM, Jakarta – Setiap kali HM Soeharto dirawat di rumah sakit, pertanyaan sampingan yang mengemuka adalah soal status hukumnya. Setiap status hukum Pak Harto digugat, jaksa agung, saat ini Hendarman Supandji, adalah pihak yang (harus) memberi penjelasan.

Juga kali ini, tatkala presiden kedua republik ini terbaring lemah di RS Pusat Pertamina. Sejumlah pihak mempertanyakan status hukumnya. Beragam opini dan usulan muncul; memaafkan, mendeponir, memaafkan sambil meneruskan perkara, dan sebagaimanya.

Dan, Hendarman, orang yang menggantikan Abdul Rahman Saleh sebagai jaksa agung, terpaksa ikut memberi penjelasan. Di Istana Negara, Hendarman, secara khusus, menjawab pertanyaan INILAH.COM, mencoba mengungkap kejelasan.

 

Bagaimana sikap Kejaksaan Agung terkait kasus mantan presiden Soeharto?

Untuk kasus pidananya, Kejaksanaan sudah mengeluarkan SKP3 (surat keputusan penghentian penuntutan perkara). Kan sudah ada praperadilan. Di Pengadilan Negeri dikalahkan. Di Pengadilan Tinggi dimenangkan.

Dari SKP3 itu sah (dinyatakan), ditutup demi hukum istilahnya. Kita gunakan pasal 140 ayat 2a KUHAP.

Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Jadi, langkah selanjutnya ke depan bagaimana?

Lho, apanya yang ke depan, wong sudah ditutup toh?

Maksudnya, untuk kasus-kasus perdatanya.

Kalau perdatanya masih jalan. Saat ini sedang dalam proses dan sedang mendengarkan saksi-saksi. Diterima gugatannya. Istilahnya sedang jawab-jinawab. Setelah jawab-jinawab, barulah nanti masuk kesimpulan dan pembuktian.

Kasus perdata-perdata itu untuk yayasan-yayasan milik Pak Harto?

Ya betul, ada tujuh yayasan yaitu Yayasan Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Trikora, Dharmais, Dana Abadi Karya Bakti, Amal Bhakti Muslim Pancasila, dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan.

Pihak keluarga mengharap ada kepastian hukum untuk Pak Harto. Bagaimana Kejaksaan mengomentari harapan ini?

Lho, kalau masalah pidana, sudah ada kepastian hukum. Sudah pasti tidak akan diajukan karena sudah ditutup demi hukum.

Itulah kepastian hukumnya untuk kasus pidana. Tetapi kalau kasus perdata, kerugian negara masih ada. Dan, ini merupakan hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut.

Berapa kira-kira nilainya untuk tujuh yayasan itu?

Sekitar Rp 10 triliun. Jadi, Rp 10 triliun itu ada (kerugian) material dan ada yang immaterial. Sekitar Rp 4 triliun lebih itu material. Sedangkan sisanya yang immaterial.

Terhadap gugatan ini, apa yang akan dilakukan Kejaksaan?

Begini, yang Rp 10 triliun ini (ada) di gugatan. Bisa saja terjadi out of court settlement. Kalau mereka selesai pada titik temu, atau istilahnya ada win-win solution, ya akan selesai. Tapi kalau tidak ketemu, ya terus. Kapan berhentinya?

Kalau sudah ada titik temu dong. Yang harus dicari win-win solution, bukan win and lose.

Banyak wacana agar Pak Harto diberi pengampunan. Tanggapan Anda?

Pengampunan? Kalau pengampunan di luar konteks ini dong. Pengampunan itu pidana, yaitu rehabilitasi, grasi, amnesti dan abolisi.

Tapi keempat jenis pengampunan ini tidak bisa diterapkan dalam kasusnya Pak Harto. Karena sudah ada SKPP. Deponering? Tidak bisa juga dikasih deponering.

Jadi, simpulnya posisi Kejaksaan seperti apa? Ada harapan dalam kasusnya Pak Harto ini?

Harapan? Kejaksaan itu tidak ada harapan apa-apa. Kejaksaan adalah aparat penegak hukum. Tugas kami adalah menegakkan hukum di negeri ini. Jadi kalau Anda bertanya soal harapan, ya saya hanya bisa katakan bahwa harapan Kejaksaan adalah hukum harus ditegakkan.

Tidak ada kompromi untuk penegakan hukum di negara kita. Sampai langit runtuh sekalipun, jaksa akan tetap menegakkan hukum.

Sebagai jaksa agung, saya berharap seperti itu. Upaya penegakan hukum harus tetap dilaksakan di Indonesia. (SELESAI)

%d blogger menyukai ini: