Program 5:3:1 Dari Kejagung, Bukan Seperti Angka Togel

Jaksa Agung Hendarman Supandji

Jaksa Agung Hendarman Supandji

INILAH.COM, Jakarta – Upaya peningkatan kinerja kejaksaan terus berlanjut. Kejaksaan Agung bakal melakukan tes kepatutan dan kelayakan untuk menempati 40-an posisi Kepala Kejaksaan Negeri. “Sekitar 40 Kajari tak mampu memenuhi target,” ujar Wakil Jaksa Agung Arifin Muchtar.

Awal pekan ini, Kejaksaan Agung bersiap untuk melakukan fit and proper test. Mereka disaring untuk menempati sekitar 40 kursi Kepala Kejaksaan Negeri yang tersebar diseluruh Indonesia.

“Saat ini seluruh Kepala Kejaksaan Negeri di Indonesia sudah dievaluasi. Sekitar 40 Kajari yang kini menjabat, dinilai sudah tidak mampu memenuhi target yang dipatok Jaksa Agung Hendarman Supandji. Jadi, akan dilakukan semacam profile assesment pada 11 dan 12 Mei ini yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan para Jaksa Agung Muda (JAM),” kata Muchtar, Jumat (9/5).

Menurutnya, para jaksa yang mengikuti seleksi ini berjumlah sekitar 100 orang. Mereka merupakan pejabat eselon III yang belum pernah menjabat sebagai Kajari, Kepala Tata Usaha dan para pengkaji di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

“Mereka itulah yang kita prioritaskan. Aspek yang dilihat dalam profile assesment ini seputar kompetensi dan integritas. Para jaksa ini juga akan ditanyai seputar pengetahuan mengenai hukum materil, tindak pidana korupsi, hukum acara, hukum pidana, intelijen, dan manajemen, termasuk manajemen perkara. Tidak hanya itu, para jaksa ini juga akan membuat karya tulis dengan tema tertentu,” lanjut Muchtar.

Salah satu program besar Kejaksaan Agung adalah memberantas korupsi. Itu sebabnya, Hendarman menyodorkan program 5:3:1. Mirip angka togel, tapi angka ini pulalah yang jadi salah satu dasar penilaian performa Kajari.

Program 5:3:1 adalah kewajiban untuk menangani perkara tindak pidana korupsi. Maknanya, 5 perkara dalam setahun bagi Kejaksaan Tinggi, 3 perkara bagi Kejaksaan Negeri, dan 1 perkara bagi Cabang Kejaksaan Negeri.

Pertengahan Desember tahun lalu, Hendarman memanggil Kajati dan Kajari se-Indonesia untuk rapat kerja di Cianjur, Jawa Barat. Saat raker itu, Hendarman sudah secara tegas menyampaikan obsesinya tentang perlunya ditingkatkan upaya penanganan korupsi. Ia tidak ingin ada anak buahnya yang memiliki kualitas yang pas-pasan saja. Ia geram ketika sejumlah Kajati dan Kajari gelagapan dan tidak fokus dalam menyampaikan paparannya.

Ketika itu kepada INILAH.COM, Hendarman mengaku kecewa karena sejumlah peserta rapat tidak membumi konsep penanganan korupsinya. Apa yang telah dilakukan dan konsep penanganan korupsi seperti apa yang akan dilaksanakan tidak bisa disampaikan secara baik. Hendarman ingin penanganan korupsi bukan cuma sekedar pepesan kosong.

Sebab, penyakit kronis yang daya penularan sangat dasyhat di kalangan aparatur penyelenggara negara ini seperti sudah tak terbendung. Hendarman ingin Kejaksaan menjadi terus menunjukkan prestasi yang tinggi dalam penanganan tindak pidana korupsi walau kini sudah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sehingga program 5:3:1 itu diwajibkan pelaksaannya sepanjang 2008.

Waktu bergulir sedemikian cepat. Tak terasa sudah lima bulan berlalu sejak raker Kejaksaan Agung di Cianjur Desember 2007. Kini instansi Adhyaksa ini siap untuk menggelar evaluasi akbar mereka mulai awal pekan depan. Yang menyedihkan 40 Kajari dinyatakan gagal dan bakal didepak secepatnya.

Sebenarnya kalau mau jujur, yang juga patut dikritik dari Kejaksaan Agung adalah sikap tidak konsisten dari seluruh jajaran pimpinan Kejagung untuk mengawal terlaksananya program 5:3:1 secara baik. Sebab pelaksanaan program 5:3:1 ini tidak bisa dilepas begitu saja.

Jika saat ini diumumkan ada 40 Kajari yang dinilai gagal dan akan segera dicopot, secara moral juga tak terlepas dari kegagalan pejabat eselon I Gedung Bundar. Artinya, mereka lalai mengawal pelaksanaan program 5:3:1. Semestinya, mereka juga harus dievaluasi. Kalau perlu, dicopot!  (SELESAI)

%d blogger menyukai ini: