Menanti Ketegasan Kapolri Sutanto Terhadap Eksklusivitas Pemberitaan Terorisme

Jenderal Polisi SUTANTO

Jenderal Polisi SUTANTO

INILAH.COM, Jakarta – Sejak penanganan masalah terorisme dilakukan di Indonesia secara intensif tujuh tahun lalu, hanya ada satu stasiun televisi swasta yang selalu dijadikan corong langganan Densus 88 Anti Teror Polri. Ini dimungkinkan karena adanya hak istimewa yang diberikan jajaran pimpinan Densus 88 Anti Teror dan Bareskrim, divisi yang paling bertanggung jawab atas penanganan masalah terorisme.

Karena pemberian eksklusivitas pemberitaan mengenai masalah penanganan terorisme itu mendapat protes dari kalangan pers, Jumat (2/5/2008) pekan lalu, Kapolri Jenderal Pol Sutanto memerintahkan Kabareskrim Komjen Pol Bambang Hendarso Danuri untuk memanggil Kepala Densus 88 Anti Teror Brigjen Pol Surya Darma dan Wakabareskrim Irjen Pol Gories Mere dan memberi tindakan tegas.

Maka keluarlah Telegram Rahasia Kapolri yang memasukkan nama Irjen Pol Gories Mere dalam daftar perwira Polri yang dimutasi bersama dengan 32 orang perwira Polri lainnya. Gories dicopot dari jabatannya sebagai Wakabareskrim Polri.

Ia hanya ditempatkan sebagai Wakil Sementara Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Narkotika Nasional (BNN). Namun di badan ini, Gories belum dapat dijadikan Kalakhar BNN yang definitif, karena untuk menempati jabatan eselon I, namanya harus diajukan dulu ke Istana Presiden melalui Rapat Tim Penilai Akhir (TPA).

Terjadinya diskriminasi oleh Densus 88 Antai Teror itu pun mengundang tanya kalangan pers. Anggota Dewan Pers, Wina Armada Sukardi, mengaku terkejut atas peristiwa ini. Tindakan diskriminatif yang terus terjadi ini, kata Wina, sangat merugikan media massa nasional.

“Dewan Pers akan mempelajari peristiwa ini. Sebab kami heran, apa sebenarnya yang terjadi, sehingga Densus 88 Polri terkesan tidak mau tahu dan tetap saja melakukan tindakan diskriminatif itu,” kata Wina kepada INILAH.COM, di Jakarta, Selasa (6/5).

Selain itu, Wina juga mempertanyakan latar-belakang di balik semua pemberian eksklusivitas pemberitaan kepada hanya satu televisi swasta nasional itu. “Ini yang harus diklarifikasi oleh Polri. Sebab Polri itu wajib memberikan akses dan peluang yang sama kepada semua wartawan untuk pemberian informasi masalah sebesar itu,” kata Wina.

Kecaman yang sama juga datang dari Gayus Lumbuun, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan. Gayus juga menyayangkan Densus 88 Polri yang mengizinkan media televisi yang sama untuk ikut dalam penerbangan bersama tersangka warga negara Timor Leste yang diekstradisi dalam kasus pembunuhan terhadap Presiden Jose Ramos Horta.

“Kenapa selalu terjadi seperti ini ya? Pekan lalu saya baru mendengar protes dari teman-teman wartawan soal diberikannya wawancara eksklusif kepada satu media saja. Sekarang begitu lagi?” kata Gayus kepada INILAH.COM.

Menurut dia, patut dipertanyakan mengapa Densus 88 Anti teror Polri terus-menerus memberikan eksklusivitas pemberitaan kepada satu media ini saja. Apalagi, kata Gayus, masalah ekstradisi itu adalah permasalahan internasional.

Gayus juga menilai bahwa Densus 88 harus lebih dikendalikan oleh Polri, agar tidak melakukan sesuatu di luar kewenangannya. “Dua tahun lalu, kami dari Komisi III mempertanyakan mengapa sampai bisa ada sumbangan sekitar Rp 11 miliar dari seorang penguasa untuk membangun gedung Densus 88 di Polda Metro Jaya. Apa kompensasi untuk penguasaha itu? Dari mana mereka dapat dana untuk semuanya itu? Sekarang pembangunan gedung itu malah mandek,” ungkap Gayus.

Terhadap adanya kabar yang berhembus bahwa saat ini Densus 88 Polri memiliki markas rahasia yang dilengkapi dengan ruang tahanan untuk para teroris di daerah Cikeas, Bogor, Gayus mengaku belum mendengar hal itu.

“Kami di Komisi III belum ada yang dengar. Silakan saja kalau itu memang mau dirahasiakan Polri untuk kepentingan tugas. Tetapi dari mana uang mereka untuk membangun semua itu, harus jelas,” tambah Gayus. Gayus menambahkan bahwa Kapolri Jenderal Pol Sutanto harus secara tegas memilah tugas dan wewenang yang bisa dilakukan Densus 88.

Penangkapan yang baru-baru ini dilakukan Densus 88 terhadap oknum guru yang membocorkan bahan Ujian Negara (UN) di Lubuk Pakam, Sumatera Utara, menurut Gayus, sah-sah saja dilakukan jika memang ada kondisi khusus yang sangat membutuhkan bantuan Polri. “Tapi apakah menembak seekor lalat misalnya, diperlukan senjata nuklir atau senjata otomatis yang sangat canggih?” kata Gayus.

Gayus, yang juga Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR ini mengingatkan, kalau Densus 88 terus-menerus dibiarkan melakukan sesuatu di luar kewenangannya itu, maka akan menjadi preseden yang buruk. Kredibilitas Polri dipertaruhkan di sini.

Sebab sebagai pucuk pimpinan, Kapolri Jenderal Pol Sutanto harus cepat mengendalikan anak buahnya yang ternyata tidak menunjukkan kepatuhan pada perintah atasan. Kalau tidak, maka garis komando yang ditetapkan kepada semua bawahan tidak akan dilaksanakan. (Selesai)

Filed under: Tak Berkategori ,

%d blogger menyukai ini: