Haji Azis Angkat Mangkat Saat Reformasi Birokrasi Polri Mengecewakan !

https://i1.wp.com/www.antarasumut.com/wp-content/uploads/2009/02/azis5.jpg

JAKARTA, Februari 2009 (KATAKAMI) Siapa yang tak terkejut dan tertegun saat mendengar kabar bahwa Ketua DPRD Sumatera Utara Drs. H. Azis Angkat MSP wafat secara tiba-tiba akibat serangan jantung. Informasi itu kami dengar dari siaran Radio Elshinta.

Kesan pertama yang timbul adalah betapa tingginya dedikasi Almarhum Azis sebab menemui ajal saat sedang bertugas di “rumah rakyat”. Tetapi, lewat laporan-laporan Radio Elshinta betapa terkejutnya kami saat mengetahui bahwa Almarhum Azis sempat mendapat pukulan bertubi-tubi dari pengunjuk rasa yang menyerangnya saat di evakuasi ke truk polisi untuk membawanya ke Rumah Sakit.

Fakta bahwa Almarhum Azis dipukuli oleh pengunjuk rasa ini diperkuat oleh keterangan dari sesama anggota DPR yang ikut mendampingi Azis menuju truk polisi. Anggota DPR itu bersaksi bahwa tidak ada samasekali polisi untuk menghalau dan menghalangi pengunjuk rasa menghajar Ketua DPRD ini.

https://i1.wp.com/www.primaironline.com/images_content/20090527Abubakar.JPG

Menjelang Selasa (3/2/2009) sore, Radio Elshinta melakukan wawancara langsung dengan Kepala Divisi Humas Polri Irjen Polisi Abubakar Nataprawira. Kabarnya, sesaat sebelum Irjen Abubakar melakukan wawancara dengan Radio Elshinta, beliau dihubungi langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri.

Kapolri meminta agar Irjen Abubakar segera “mengatasi” situasi yang mulai memanas di Medan.

Yang mengejutkan, MABES POLRI membantha secara keras bahwa Almarhum Azis mendapat pukulan dari pengunjuk rasa karena laporan dari Polda Sumut mengatakan bahwa Almarhum Azis sudah dalam PINGSAN saat di evakuasi ke truk polisi yang akan membawanya ke Rumah Sakit. Tidak benar ada kekerasan, tidak benar ada pemukulan, berulang kali ditegaskan demikian oleh Pihak MABES POLRI.

Malam harinya, kami melihat di Kantor Berita ANTARA terpasang foto Almarhum Azis yang dalam keadaan “sadar” sedang dievakuasi dan tangan yang baru memukulnya terlihat di gambar.

Dari raut wajah, tampak Azis kesakitan dan ketakutan.

https://i2.wp.com/www.republika.co.id/images/news/2008/09/20080926170900.jpg

Rabu (4/2/2009) pagi, Kapolri BHD menggelar jumpa pers seusai melantik beberapa Kapolda di Mabes Polri. Intinya, Polri akan menindak tegas jika di kemudian hari ada demonstrasi anarkis terulang lagi. Dan Kapolri telah mengirim Irwasum Komjen. Jusuf Manggabarani ke Medan guna memeriksa apakah ada penyimpangan prosedur pengamanan dari Polda Sumut.

Baiklah, mari kita membahas soal amuk massa itu terlebih dahulu. Kita layangkan sejenak ingatan pada aksi unjuk rasa di Monas pada bulan Juni 2008 yang berakhir dengan penyerbuan massa Front Pembela Islam (FPI).

Aksi unjuk rasa dari massa Aliansi Kebangsaan bagi Kebebasan Berpikir dan Beragama (AKKBB) itu tidak memberikan pemberitahuan resmi kepada Pihak Kepolisian. Sehingga, seakan-akan ada pembenaran tentang kurangnya anggota POLISI untuk secara cepat mengamankan amuk massa yang menyerang massa AKKBB.

Ujung-ujungnya, seiring dengan berlalunya waktu terungkap bahwa Pihak Kepolisian memiliki data rekaman tentang aksi unjuk rasa itu.

Hebat sekali rasanya, dokumentasi bisa diambil rekamannya tetapi untuk pengamanan yang sifatnya “emergency atau darurat” guna menyelamatkan dan melindungi kalangan perempuan dan anak-anak yang dihajar habis-habisan, tidak ada polisi. Alasannya, demo itu tidak ada pemberitahuannya.

Oke, sekarang kita kembali ke amuk massa yang anarkis berkedok demo di Medan.

Demo itu ada IZIN / PEMBERITAHUAN resmi kepada Pihak KEPOLISIAN. Lantas, yang layak dpertanyakan adalah kemana saja dan apa saja yang dilakukan oleh polisi-polisi di Medan itu ?

Walau ada izin pemberitahuannya secara resmi, mengapa dibiarkan para pengunjuk rasa yang brutal itu membawa seenaknya KERANDA MAYAT bisa dibiarkan masuk ke dalam lokasi Gedung DPRD ?

Walau ada izin pemberitahuannya secara resmi, mengapa dibiarkan para pengunjuk rasa yang brutal itu bisa seenaknya memukuli Ketua DPRD yang nyata-nyata sudah dalam keadaan sakit ?

Walau ada izin pemberitahuannya secara resmi, mengapa dibiarkan para pengunjuk rasa yang brutal itu menghancurkan secara anarkis “rumah rakyat” yang menjadi tempat representasi dari aspirasi masyarakat Sumatera Utara ?

Walau ada izin pemberitahuannya secara resmi, mengapa tidak diantisipasi jika demo ini bisa menjadi rusuk sehingga Polda Sumut perlu menyiapkan Helikopter jika sewaktu-waktu ada tindakan darurat yang harus dilakukan bagi pada Anggota Dewan ?

Betapa menghinanya Polda Sumatera Utara kepada Partai Golkar dan DPRD Sumatera Utara saat Ketua DPRD dievakuasi dengan menggunakan truk polisi !

Itu sebuah penghinaan, bukan sebuah kebaikan atau kehebatan dari polisi untuk menyelamatkan Pejabat Muspida Sumut.

Tahukah Kapolda Sumut bahwa Almarhum Azis adalah Pejabat Daerah yang masuk dalam jajaran eselon 1 di wilayah Sumut, masak di evakuasi dengan truk ?

Polda Sumut seperti PEMADAM KEBAKARAN yang baru tiba setelah semua terbakar hangus dan api makin berkobar hebat membakari apa saja. Dan ibaratnya PEMADAM KEBAKARAN, barulah polisi menyemprotkan air.

Crot, crot, crot !

Dalam kenyataannya, massa yang ribuan ini tidak diantisipasi dengan mobil Water Canon. Massa seakan dilepas begitu saja agar menyerbu Gedung DPRD.

Sudah tidak perlu terlalu bertele-tele dan berlarut-larut pemeriksaan yang dibebankan MABES POLRI kepada Irwasum Jusuf Manggabarani untuk mencari tahu apakah ada penyimpangan dalam pengamanan.

http://redaksikatakami.files.wordpress.com/2009/03/1-jusuf-mangga.jpg

Tak usah sampai Irwasum Jusuf Manggabarani, semua rakyat Indonesia sudah menyaksikan tayangan berita tentang buruknya kinerja POLDA SUMUT dalam insiden di DPRD.

Tanggung-jawab itu harus dipikul oleh KAPOLDA SUMUT, bukan oleh level-level dibawa.

Tanggung-jawab itu harus dipikul oleh KAPOLRI BHD, sebab mantan Kapolda Sumut inilah penanggung-jawab keamanan nasional di Indonesia.

Tahukah BHD, bahwa ketika ada insiden tarian Cakalele di Ambon saat Presiden berkunjung kesana (Mei 2007), yang mendapat teguran keras dari Presiden SBY adalah Kapolri Jenderal Polisi Sutanto dan Panglima TNI Marsekal Djoko Suyanto ? Dan pada kenyataannya, Kapolda & Pangdam dicopot.

Insiden di Sumut, lebih parah dari insiden tarian Cakalele di Maluku !

Ketika itu, Kapolri Sutanto tidak perlu lagi membuang waktu dengan mengirim Irwasum ke Maluku sebab sudah jelas tanggung-jawab itu harus dipikul oleh Kapolda.

Lalu mengapa sekarang, mau diarahkan tanggung-jawab harus dipikul oleh Kapoltabes Medan ?

Ada apa dengan Kapolri BHD ?

Kedatangan Irwasum Jusuf Mangga ke Medan untuk memeriksa anggota polisi yang dianggap lalai dalam insiden itu, sebenarnya tidak tepat. Belum saatnya, Kapolri BHD mengirim Irwasum Jusuf Mangga.

Mengapa ?

Sebab kedatangan Irwasum Jusuf Mangga di hari kedua pasca kematian Almarhum Azis, hanya akan membuyarkan konsentrasi polisi di sana.

Disatu sisi, mereka harus diperiksa. Di sisi lain, mereka harus cepat mencari siapa saja yang terlibat dalam aksi unjuk rasa anarkis itu.

Dan di sisi yang lainnya lagi, polisi di Medan juga harus terus mengamankan situasi karena Almarhum Azis harus dimakamkan dan Medan sudah dinyatakan dalam status SIAGA SATU.

Tahukah POLDA SUMUT, apa kesalahan mereka yang paling fatal ?

Polda SUMUT membiarkan Almarhum Azis dipukuli oleh massa secara brutal dalam kondisi yang sekarat. Polda SUMUT hampir saja hendak melakukan kobohongan publik bahwa Almarhum Azis sudah PINGSAN saat dievakuasi sehingga tidak benar kabar yang menyebutkan Almarhum Azis mendapat tindakan kekerasan.

Polda SUMUT juga telah melakukan penghinaan kepada Anggota Dewan & Partai Politik sebab disaat yang sangat darurat dalam hal kemanusiaan, evakuasi dilakukan dengan menggunakan TRUK.

Almarhum Azis bukan buntalan beras.

Almarhum Azis bukan benda mati yang bisa digeser sana geser sini seperti kardus atau koper-koper pakaian yang tergeletak di kolong tempat duduk TRUK POLISI.

Keterlaluan sekali, penghinaan yang dilakukan kepada seorang Pejabat Daerah.

Ya memang betul, Almarhum Azis meninggal karena serangan jantung. ya betul, Almarhum Azis sudah pernah menjalani operasi bypass jantung.

Tapi jangan jadikan semua itu sebagai pembenaran atas kelalaian dan penghinaan yang telah dilakukan polisi.

HELIKOPTER, dimana helikopter untuk mengevakuasi Pejabat atau Anggota Dewan bila terjadi sesuatu yang sangat darurat sifatnya ? Apakah masuk di akal, mengevakuasi dengan menggunakan TRUK POLISI sementara lebih dari duaribu orang sedang berunjuk rasa disana secara anarkis ?

TRUK POLISI dihadang, dipukuli dan diteriaki oleh pengunjuk rasa ?

Dimana KAPOLDA SUMUT saat peristiwa itu terjadi ? Buka matanya, buka telinganya, harusnya dilihat dan didengarkan semua rangkaian peristiwa dan suasana yang sangat mencekam itu.

Dimana KAPOLDA SUMUT saat Azis dihajar dan dievakuasi hanya dengan menggunakan TRUK POLISI ?

Herannya, saat ada rapat di rumah GUBERNUR SUMUT terjadi insiden ini pasca kematian Almarhum Azis, Kapolda Sumut Irjen Nana Sukarna bisa ikut rapat. Kalau sudah rapat dengan PEJABAT di rumah dinas yang mewah, baru KAPOLDA ini muncul.

Presiden SBY dan Wapres JK, harus secara jeli melihat betapa buruknya kinerja KAPOLDA SUMUT dalam mengantisipasi dan menangani amuk massa di Gedung DPRD.

Disinilah gunanya, kematangan dan kemampuan yang tinggi dari sumber daya KEPOLISIAN yang akan ditempatkan dalam posisi yang strategis.

Bayangkan, jika sebentar-sebentar Pejabat Kepolisian sudah dicopot dari jabatannya dan langsung dipromosikan lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Kapolri BHD, tampaknya sangat tidak terima dan tidak senang dengan kritikan kami mengenai lemahnya urusan pembinaan personil di tubuh POLRI. Sebab, baru sebulan atau baru tiga bulan ditempatkan pada posisi tertentu, Pejabat kepolisian sudah dicopot dan dipindahkan kesana-kemari sesuai kemauan Kapolri.

Patut dapat diduga, untuk menyindir kritikan KATAKAMI.COM maka dalam pidatonya saat melantik sejumlah Kapolda hari Rabu (4/2/2009) lalu, Kapolri BHD sampai harus mencantumkan dalam pidatonya bahwa PERCEPATAN PERPINDAHAHAN & PENEMPATAN sumber daya manusia di kepolisian adalah untuk membuka pintu regenerasi.

Waduh, sebegitu gentingkah regenerasi di Polri sehingga pejabat yang baru sebulan sudah dicopot dan dinaikkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi ?

Sebegitu gentingkah regenerasi di Polri sehingga pejabat yang kabarnya sangat dekat dengan KAPOLRI BHD langsung mendapat jabatan-jabatan strategis ?

Sebegitu pentingkah regenerasi di Polri sehingga pejabat yang harusnya dinyatakan gagal dalam memimpin wilayah karena Polda yang dipimpinnya membuat kesalahan dengan bocornya Berita Acara Pemeriksaan (BAP) bandar judi togel, justru dipromosikan lagi ke jenjang yang jauh lebih tinggi sebab desas desus menyebutkan Pejabat yang dipromosikan ini “orang dekat” Kapolri ?

Timbul sekarang pernyataan besar, apa yang akan terjadi dan apa yang akan menimpa Indonesia dalam sektor keamanan nasional sepanjang POLRI dipimpin oleh Kapolri BHD ?

Yang juga harus ditanyakan mengenai pelaksanaan unjuk rasa di tanah air ini, apakah POLRI akan mengevaluasi tata cara pemberitahuan izin unjuk rasa pasca insiden di Sumut ? Mengapa ini dianggap penting untuk ditanyakan ?

Secara ketata-negaraan, amuk massa oleh para pengunjuk rasa di Gedung DPRD Sumut itu harus dipertanggung-jawabkan juga secara kelembagaaan oleh MABES POLRI, cq POLDA SUMATERA UTARA.

Mengapa ?

Sebab unjuk rasa itu adalah unjuk rasa yang RESMI. Mereka mempunyai IZIN dan sudah secara prosedural memberitahukan kepada POLISI.

Yang harus ditanya dan dikembangkan dalam proses hukum pidana, tahukah POLISI bahwa akan ada pengrusakan dan pemukulan terhadap anggota dewan ?

Patut dapat diduga Pihak Kepolisian juga bisa ditetapkan sebagai tersangka karena membiarkan ada pengrusakan dan tindak pidana kekerasan dalam unjuk rasa itu. Sekali lagi, unjuk rasa itu adalah unjuk rasa yang resmi karena sudah memberitahukannya secara prosedural kepada KEPOLISIAN.

Yang harus dipertanyakan kepada Presiden SBY dan Wapres JK, beranikah para Pemimpin Bangsa mengambil resiko yang lebih besar dan lebih buruk dari insiden di Medan dengan performa Polri yang semacam ini ?

Partai Golkar, adalah partai politik terbesar dan menjadi pemenang pertama dalam PEMILU LEGISLATIF 2004. Dan Almarhum Azis, adalah Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara.

Bisakah dibayangkan, apa yang akan terjadi terhadap partai yang skalanya lebih kecil dari Partai Golkar ?

Sebab, partai politik yang sangat besar saja bisa mati secara mengenaskan seperti itu. Kurang apalagi Partai Golkar ? Ketua Umum mereka juga saat ini bertugas sebagai Wakil Presiden. Tapi Partai berlambangkan pohon beringin ini bisa menjadi korban keganasan massa.

POLRI membutuhkan pemimpin yang tegas, cakap dan sangat profesional dalam bertugas dengan menjunjung tinggi moralitas, hukum dan HAM.

Azis Azis yang mana lagi, yang akan menjadi korban keganasan amuk massa bila prosedur pengamanan dibuat ala PEMADAN KEBAKARAN dan proses permutasian POLRI dibuat ala permainan CATUR yang dipindah kesana-kemari dengan mengabaikan ketentuan yang berlaku ?

Reformasi birokrasi yang bergaung ini sepertinya menorehkan luka di hati Indonesia.

(MS)

%d blogger menyukai ini: