Gunjang Ganjing Kasus Pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, Makin Tak Jelas & Sangat Mengecewakan Euy …!

Antasari Azhar

Jakarta 20/6/2009 (KATAKAMI) Hampir empat bulan setelah kematian Nasrudin Zulkarnaen, barulah terungkap “secuil” fakta baru yang cukup mengejutkan bahwa ada perintah resmi dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Antasari Azhar kepada Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah tentang penyadapan terhadap nomor telepon Nasrudin Zulkarnaen dan Rani Juliani.

Luar biasa, perintah penyadapan keluar dari mulut atau kebijakan pimpinan KPK terhadap orang-orang yang samasekali tidak berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang ditangani KPK.

Ini menandakan, lagi-lagi patut dapat diduga KPK menunjukkan arogansi dan penyalah-gunaan kekuasaan atau kewenangan mereka — terkait penggunaan intercept atau alat penyadap –.

Mengapa disebut arogan atau penyalah-gunaan kekuasaan ?

Foto Pernikahan Rani Juliani & Nasrudin Zulkarnaen

Mari kita ingat PERTUNJUKAN sangat aduhai sepanjang tahun 2008 lalu, saat dengan bangganya KPK memamerkan smeua koleksi penyadapan dalam kasus tindak pidana korupsi atau suap antara Artalyta Suryani dan (Mantan Jaksa) Urip Tri Gunawan.

Rekaman penyadapan yang dalam proses hukum hanya dijadikan “BUKTI PETUNJUK”, patut dapat diduga justru dimanfaatkan KPK — dalam hal ini Antasari Azhar — sebagai alat penggebuk bagi Kejaksaan Agung.

Bahkan dengan hebatnya, dalam persidangan Tim Jaksa Penuntut Umum berkata lantang bahwa dari serangkaian penyadapan terhadap Ayin (Artalyta Suryani, red), ada yang disadap saat menggunakan nomor telepon SINGAPURA.

Seakan tak ada etika dalam penugasan-penugasan yang semestinya dirahasiakan demi kepentingan tugas dan hal-hal lain yang sangat fundamental.

Menyadap nomor telepon dari negara lain dan diakui pula secara terus terang bahwa penyadapan itu memang dilakukan saat Ayin menggunakan nomor telepon Singapura.

Belum lagi, saat rekaman penyadapan yang tak ada relevansinya dengan kasus korupsi yang sedang ditangani, ikut diperdengarkan yang patut dapat diduga sekedar mencari sensasi.

Contohnya, saat Ayin mengatakan kepada perempuan yang disinyalir sebagai Itjih Nursalim bahwa dirinya baru saja pulang dari salon kecantikan untuk persiapan menghadiri acara launching rekaman album karangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Harusnya KPK sangat malu dan tak usah lagi banyak “AKSI” pasca tertangkapnya Antasari Azhar dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen.

Betapa malunya INDONESIA, seorang pemimpin dari lembaga anti korupsi yang harusnya bergengsi malah patut diduga MEMBUNUH ALA MAFIA yang sangat amat sadis luar biasa.

Betapa malunya INDONESIA, seorang pemimpin dari lembaga anti korupsi yang harusnya bergengsi malah patut dapat diduga MEMBUNUH NASRUDIN ZULKARNAEN karena percekcokan bagi-bagi uang pemerasan dari seseorang yang namanya kami singkat saja menjadi Eggtlkto senilai Rp. 550 miliar.

Sumber KATAKAMI yang “SANGAT AMAT DAPAT DIPERCAYA” di lingkungan pemerintahan menyebutkan, almarhum Nasrudin Zulkarnaen dibunuh karena patut dapat diduga karena terus mendesak untuk meminta bagian dari uang Rp 550 Miliar itu kepada Antasari Azhar. Sumber KATAKAMI menambahkan juga bahwa dari uang pemerasan senilai Rp. 550 miliar itu, patut dapat diduga baru Rp. 350 Miliar yang disetorkan kepada Antasari Azhar tetapi walaupun belum LUNAS semuanya, Nasrudin Zulkarnaen tetap meminta jatah bagian yang dijanjikan kepada dirinya

Penanganan kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen ini, patut dapat diduga sekarang justru menjadi sangat tidak kejuntrungan arahnya.

Alias mengecewakan !

Entah ada apa dibalik semua penanganan ini ?

Entah ada apa dengan pihak POLRI yang melakukan penyidikan kasus pembunuhan NZ ini ?

Entah ada apa POLDA METRO JAYA yang patut dapat diduga SOK HEBAT & SOK KERAJINAN menahan Rani Juliani — sehari setelah pembunuhan NZ –.

Atas nama perlindungan terhadap saksi, POLDA METRO JAYA menyembunyikan Rani Juliani selama hampir 4 bulan lamanya !

Komsaris Jenderal Gories Mere Yang Patut Dapat Diduga Terlibat Kasus Pembunuhan NZ

Buka dong secara transparan, semua hal yang memang terjadi dan memang ada didalam kasus pembunuhan ini !

Jangan ada rekayasa !

Jangan ada permainan-permainan yang mengaburkan fakta !

Sumber KATAKAMI yang “SANGAT AMAT DAPAT DIPERCAYA” di lingkungan pemerintahan juga menyebutkan bahwa beberapa pihak yang patut dapat diduga diperas oleh Antasari Azhar adalah Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah dan Gubernur Kepri Ismet Abdullah.

Buka dong semua kasus dugaan pemerasan yang patut dapat diduga ada dibalik kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen !

Ada apa sebenarnya dibalik semua ini, karena rakyat Indonesia seakan dianggap sebagai angin lalu atau orang-orang dungu yang tak perlu tahu tentang KEBENARAN YANG SEJATI !

Ada apa sebenarnya dibalik semua ini, sehingga patut dapat diduga POLRI menjadi ajaib sekali dalam menangani kasus pembunuhan NZ ini !

Sadarlah bahwa penegakan hukum itu haruslah sesuai dengan hakekat dan dalil-dalil hukum itu sendiri. Jangan ada yang dibelokkan. Jangan ada yang dikaburkan. Jangan ada yang diselamatkan. Jangan ada yang disembunyikan.

Rekam jejak Jenderal Bambang Hendarso Danuri sebagai APARAT PENEGAK HUKUM, selama ini sebenarnya sangat amat membanggakan. Ini harus jujur diakui oleh siapapun.

Di tangannya, saat menjabat sebagai KABARESKRIM POLRI, begitu banyak kasus-kasus yang diselesaikan secara gemilang dan membanggakan.

Itu sebabnya, patut dapat diduga ada beberapa pihak didalam internal POLRI sendiri yang tak suka dan tak ingin BHD berlama-lama duduk dikursi Tri Brata 1.

Bahkan patut dapat diduga, salah seorang yang sangat ambisius untuk menendang dan menyingkirkan Kapolri BHD adalah seorang perwira tinggi dari Indonesia Timur.

Kebetulan, secara tak sengaja, patut dapat diduga perwira tinggi asal Indonesia Timur ini terlibat dalam kasus pembunuhan NZ. Dan patut dapat diduga, perwira tinggi asal Indonesia Timur alias FLORES ini, adalah pihak yang paling liar dalam penggunaan alat penyadap di lingkungan POLRI.

Bambang Hendarso Danuri, memang tipikal POLISI yang SANTUN dan tak ingin agar INSTITUSI POLRI menjadi remuk kehormatannya.

Tapi, mantan Kapolda Sumut ini harus menyadari bahwa ibarat pohon yang didalamnya terdapat ranting yang busuk maka demi keselamatan dan kebaikan dari si pohon itu sendiri, ranting yang BUSUK tadi harus ditebang dan dibuang jauh-jauh.

Lalu, apakah ada beban moril didalam diri Bambang Hendarso Danuri dalam menangani kasus pembunuhan NZ ini ?

Sebenarnya dipahami jika ada beban moril yang terselip di hati POLISI-POLISI karena mendadak menjadi IBA, saat seorang PEJABAT TINGGI NEGARA ternistakan kedudukan dan martabatnya menjadi terlempar ke titik nadir sebagai seorang tahanan KEPOLISIAN untuk kasus pembunuhan yang sadis, brutal dan tidak manusiawi.

Kalau boleh jujur, sebenarnya demi tegaknya harkat, martabat dan kehormatan POLRI maka Kapolri Bambang Hendarso Danuri harus memerintahkan secara tegas penanganan kasus pembunuhan NZ ini wajib ditangani sebagaimana mestinya.

Usut dan bongkar semua !

Bukankah penegakan hukum itu harus dilakukan secara murni dan konsekuen ?

Dimana logika hukum yang bisa dijabarkan saat terungkap ada perintah penyadapan dari Ketua KPK kepada Wakil Ketua KPK untuk menyadap seorang perempuan yang patut dapat diduga menjadi KEKASIH dari Ketua KPK itu sendiri ?

Itu sebuah perintah yang resmi dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, atau merupakan dagelan yang sangat tidak lucu ?

Disini yang mau disampaikan, Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah belum tentu bersalah atau terlibat dalam kasus pembunuhan NZ.

Terlalu dini jika mengatakan bahwa Chandra Hamzah terlibat. Penyimpangan prosedur dalam perintah penyadapan itulah yang harus ditelusuri, apakah sesuai dengan ketentuan hukum !

Antasari Azhar, sudah saatnya diajukan segera ke muka hakim dan biarlah ia mempertanggung-jawabkan seluruh perbuatannya yang patut dapat diduga memang sangat nista dan biadab yaitu membunuh orang lain secara sadis, brutal dan tidak manusiawi.

Bola sekarang akan segera beralih ke tangan KEJAKSAAN AGUNG !

Jaksa Agung Hendarman Supandji, jangan ragu-ragu untuk memberikan perintah yang tegas kepada Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan menangani kasus pembunuhan NZ agar memberikan TUNTUTAN MATI kepada Antasari Azhar.

Ini bukan dendam atau bagian dari kekejaman Jaksa. Bukan, harus dibedakan !

Kejaksaan Agung wajib memberikan “perlindungan hukum” dalam konteks yang sesuai dengan tugas-tugas Kejaksaan yaitu agar ada pembelajaran dan efek jera yang sangat kuat bagi PEJABAT TINGGI NEGARA agar jangan ada lagi yang BIADAB menempuh cara-cara main hakim sendiri untuk menghilangkan nyawa orang lain seenaknya.

Dan KEJAKSAAN juga jangan “terima jadi saja” kalau memang ada sesuatu yang tidak beres dari hasil penyidikan pihak POLRI.

Seperti misalnya, kasus narkoba TAMAN ANGGREK (November 2007). Dari 9 orang yang ditangkap, masak hanya 3 orang saja yang berkasnya diajukan oleh Pihak POLRI kepada KEJAKSAAN. Yang lainnya, terutama Liem Piek Kiong alias MONAS sebagai KEPALA MAFIA DARI SINDIKAT INTERNASIONAL ini, justru dibebaskan alias diloloskan untuk yang ketiga kalinya dari jerat hukum. Anehnya, Kejaksaan Agung cincai-cincai saja dan “belagak pilon” saat bandar narkoba MONAS tak kunjung ditangkap lagi dan diajukan ke pengadilan.

Untuk kasus pembunuhan NZ, Kejaksaan harus sangat pro aktif. Tanyakan, mengapa dan ada apa sebenarnya sehingga patut dapat diduga sebegitu gigihnya POLRI mengamankan RANI JULIANI ?

Kejaksaan Agung juga perlu pro aktif untuk mencari “informasi-informasi” bahwa patut dapat diduga seorang perwira tinggi berpangkat KOMISARIS JENDERAL adalah makelar utama pembunuhan NZ, yaitu otak pelaku yang merancang eksekusi pembunuhan NZ.

Kebenaran itu ibarat air yang mengalir, ia akan tetap mengalir … walau dibendung. Semoga kalimat yang indah ini, sungguh diresapi dipahami oleh Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri dan Jaksa Agung Hendarman Supandji — yang menangani kasus pembunuhan NZ –.

(MS)

%d blogger menyukai ini: