Dibalik Perintah Netralitas SBY, Harus Dimaknai Sama Dekat Sama Jauh Yang Berkeadilan

Presiden SBY

Presiden SBY

JAKARTA 29/1/2009 (KATAKAMI) Netralitas Pemilu, sekarang jadi rumus sakti bagi semua aparatur negara, terutama PNS, TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Kehakiman Dan semua Apatur Penyelenggara Negara.

Mengapa Netralitas Pemilu itu penting ?

Ya, tentu saja sangat penting. Kalau tidak penting, tidak akan mungkin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memanggil semua Pimpinan dan Jajaran TNI – Polri.

Kamis (29/1/2009) pagi di Istana Negara, Presiden SBY menyampaikan arahan-arahannya agar Netralitas Pemilu ini dihormati, ditaati dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Menurut Presiden SBY, dirinya telah menerima laporan bahwa beberapa petinggi TNI dan perwira Polri diisukan menjadi tim sukses calon presiden tertentu.

“Saya yakin informasi itu tidak benar,” kata Presiden SBY.

Sehubungan dengan itu, Presiden minta para petinggi TNI dan pejabat Polri untuk tidak sembarangan mengeluarkan pernyataan serta hati-hati dalam bertindak.

“Ini lebih baik saya sampaikan sekarang, daripada bergulir isu-isu di luar yang tidak baik. Hati-hati dalam mengeluarkan `statement`, berbicara pada pihak-pihak tertentu, apalagi dalam bertindak,” lanjut Presiden SBY.

Kepada para pejabat TNI dan Polri yang menghadiri acara pengarahan, Presiden kembali mengingatkan mereka untuk netral dalam Pemilu 2009.

Menurut Presiden, netralitas TNI dan Polri amat diharapkan oleh seluruh partai politik dan rakyat Indonesia.

Presiden SBY didampingi Panglima TNI & Kapolri BHD

Presiden SBY didampingi Panglima TNI & Kapolri BHD

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan adanya keberpihakan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri pada Pemilu 2004, dan ia minta kejadian serupa tidak terulang pada Pemilu tahun ini..

“Saya sendiri pernah merasakan, betapa sakitnya ketika ada oknum pejabat TNI dan Polri, ada semacam kebijakan dan instruksi yang mengganggu netralitas TNI dan Polri. Itu terjadi pada Pemilu 2004,” tutur Presiden Yudhoyono ketika memberikan pengarahan kepada peserta rapat pimpinan TNI dan rapat koordinasi Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Menurut Presiden, ketika itu ada forum komandan satuan di lingkungan TNI yang mengimbau agar jangan memilih partai politik tertentu.

Demikian juga di lingkungan Polri, lanjut Presiden, terdapat forum yang mengimbau agar jangan memilih calon presiden dari partai politik tertentu.

“Itu terjadi lima tahun lalu dan sudah lama saya maafkan. Sudah saya maafkan,” ujarnya.

Presiden menyatakan keyakinannya bahwa forum yang menggangu netralitas TNI dan
Polri dalam penyelenggaran Pemilu 2004 itu bukan instruksi lembaga, melainkan hanya perbuatan oknum tertentu dalam tubuh TNI dan Polri.

“Saya tahu bukan kebijakan Panglima TNI waktu itu, di dalam forum dikatakan jangan memilih partai X dan ditunjukan AD/ART partai X itu,” tuturnya.

Selama hampir lima tahun menjabat kepala negara dan pemerintahan, Presiden mengatakan baru pertama kali ini ia mengungkapkan adanya keberpihakan TNI dan Polri pada Pemilu 2004, dengan tujuan agar kejadian serupa tidak terulang lagi pada Pemilu 2009.

Kadiv. Humas POLRI Irjen Abubakar Nataprawira

Kadiv. Humas POLRI Irjen Abubakar Nataprawira

Kepada KATAKAMI.COM lewat wawancara Kamis siang di Jakarta, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Polisi Abubakar Nataprawira mengatakan bahwa POLRI akan melaksanakan arahan yang disampaikan Presiden SBY terkait Netralitas Pemilu 2009.

“Jadi, POLRI akan netral dan tidak akan berpihak kepada salah satu Parpol atau salah satu pasangan Capres & Cawapres.

Tugas POLRI dalam mengamankan tahapan-tahapan Pemilu 2009, di back-up oleh TNI agar Pemilu itu berjalan jujur, tertib dan aman,” kata Abubakar.

Lebih jauh, Abubakar menambahkan bahwa dalam menyikapi arahan Presiden SBY tentang pentingnya Netralitas Pemilu, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri menyampaikan bahwa POLRI akan menggelar Operasi Mantap Brata 2009.

“Jadi lewat Operasi Mantap Brata ini, POLRI mengamankan seluruh tahapan Pemilu 2009 dari mulai tanggal 1 April 2009 sampai bulan Desember 2009. Kan sebelum Pemilu Legislatif dilaksanakan, ada tahapan awalnya. Kampanye misalnya. Polri mengamankan semua proses yang terkait Pemilu 2009,” lanjut Abubakar.

Irjen Abubakar mengatakan juga bahwa Kapolri sudah memerintahkan agar POLRI menyiapkan anggota yang akan dikerahkan dalam pengamanan Pemilu.

“Selain anggota, yang disiapkan adalah sarana dan prasarana, dan merumuskan bagaimana pelaksanaan bantuan TNI terhadap Polri dalam pengamanan Pemilu. Kalau untuk di daerah, Kapolri sudah memerintahkan kepada seluruh Kapolda agar berkoordinasi dengan Pangdam di daerah tugas mereka masing-masing terkait pengamanan Pemilu,” pungkas Abubakar.

Netralitas Pemilu, memang betul sebuah harapan. Tetapi kalau disebut menjadi sebuah kewajiban, patut dapat diduga akan sulit untuk dilaksanakan secara murni dn konsekuen.

Siapapun Pemerintah yang berkuasa, tentu kepada Kekuasaan inilah semua loyalitas dan “kerasnya” upaya untuk menjaga kondusifnya armofsir kehidupan berbangsa dan bernegara agar Panglima Tertinggi di negara ini tidak terusik hatinya. Ini sudah standar sekali dan normatif.

Diperintah atau tidak diperintah, masing-masing pasti sudah tahu dengan sendirinya bahwa Big Boss jangan dibuat tersinggung, terusik atau terganggu.

Diperintah atau tidak diperintah, selalu ada kesengajaan dan kesadaran yang tinggi untuk menunjukkan kepada Big Boss bahwa “kami” mendukung sepenuhnya. Lihatlah slogan, “Bersama Kita Bisa” dari Partai Demokrat.

Banyak Instansi yang menggelar acara atau kegiatan khusus, baik yang disampaikan lewat pidato terbuka, iklan di media massa (cetak, radio, televisi dan media massa online / internet), pasti akan menyisipkan slogan, “Bersama Kita Bisa”.

Jadi, sangat alami semua indikasi menyenangkan dan mengupayakan sekeras-kerasnya agar Big Boss senang …

Kami ambil contoh yang sangat sederhana sekali. Saat KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden RI. Kabarnya, di hari-hari awal beliau menjadi Presiden dan ketika sedang berada di kediaman pribadi di kawasan Ciganjur Jakarta Selatan, Gus Dur mencari dan memanggil Komandan Koramil yang bertugas di wilayah kediaman pribadi Gus Dur.

Untuk apa ?

Ya, untuk memberitahu bahwa Tokoh Nasional yang selama Orde Baru dimata-matai dan diperlakukan “tidak pada tempatnya”, kini menjadi Presiden RI.

Apalagi Megawati Soekarnoputeri. Beliau sekeluarga, barangkali yang paling lama mendapatkan perlakuan sangat tidak manusiawi sepanjang Orde Baru berkuasa.

Kami teringat pada Almarhum Jenderal besar Abdul Haris Nasution (Pas Nas).

Dalam sebuah wawancara khusus (antara tahun 1997-1998), Pak Nas sempat mengeluhkan bagaimana ia diperlakukan sangat tidak pantas.

“Saya diundang ke sebuah pernikahan, untuk menghormati pihak yang mengundang maka saya datang. Tetapi setelah tiba disana, saya disuruh tunggu diluar dan tidak boleh masuk ke dalam Gedung Acara. Sebab didalam ada Soeharto. Pernah juga saya diundang lagi datang oleh Pihak Tuan Rumah, maka saya datang. Setibanya disana, saya disuruh pulang karena keberadaan saya dianggap menganggu. Lagi-lagi karena ada Soeharto. Saya diam saja,” ungkap Pak Nas ketika itu.

Yang ingin kami katakan disini adalah “rule of life” atau semacam peraturan tak tertulis didalam kehidupan ini memang akan selalu menguntungkan Pihak Berkuasa. Sekali lagi, diminta atau tidak diminta. Diperintah atau tidak diperintah. Itu lumrah.

Sehingga, kami teringat pada kalimat bijak yang mengatakan, “Hidup ini bergulir adalah roda kehidupan, kadang dibawah dan kadang diatas.

Semua ada waktunya,”.

Sehingga, aparatur Pemerintah yang saat ini aktif berdinas atau bertugas dalam era sekarang, harus mengingat bahwa kekuasaan itu tidak akan ada yang bisa bertahan selama-lamanya sehingga janganlah menghalalkan semua cara yang dianggap sebagai strategi untuk memenangkan Big Boss.

Dicari-cari kesalahannya, dikorek-korek rahasia, dimata-matai semua kegiatannya, bahkan kalau bisa dipersulit celah-celah apapun yang bisa dimanfaatkan.

Secara tertulis, memang sulit dibuktikan. Tetapi dengan logika, akal budi dan tingkat intelektualitas yang sangat tinggi, maka semua indikasi yang mengarah pada “dirugikan, dihambat, dipersulit dan dipojokkannya” lawan politik adalah sesuatu yang kerap menjadi pemandangan sehari-hari.

Dan Pihak yang pernah merasakan bagaimana sakitnya semua tindak tanduk, kebijakan dan kesengajaan yang sangat merugikan, membatasi, mengurangi hak-hak, tidak mendapat penghargaan yang pantas dan benar-benar dihambat, hendaknya tidak melakukan itu kepada Pihak manapun saat berkuasa.

Lakukanlah kepada orang lain, apapun yang engkau ingin agar orang lain melakukannya kepada dirimu.

Dan jangan lakukan kepada orang lain, apapun yang engkau tidak inginkan agar orang lain melakukannya kepada dirimu.

Fairness atau keadilan.

Berlakulah adil kepada semua Pihak. Harus satu, antara yang diucapkan dan diperbuat. Sebab semua mata memandang. Walau tak terucap, tetapi rakyat menyaksikan apapun juga yang terjadi didalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kita sebut misalnya, bahwa kita tidak akan mempersulit atau menjatuhkan lawan politik. Tetapi pada faktanya, perangkat-perangkat yang ada didalam sistem kenegaraan tanpa diduga-duga bisa memberikan “kejutan” kepada lawan politik.

Ibarat pemutaran film, rakyat Indonesia seakan menyaksikan tayangan film bisu. Tak ada suaranya, tetapi ada gerakannya.

Bahkan, gerakan-gerakan itu berskenario, ada materi naskahnya, sutradaranya, pemainnya dan semua perangkat yang dibutuhkan untuk membuat sebuah tayangan film bisu.

Fairness atau keadilan.

Adalah muara yang sangat penting dari Netralitas Pemilu. Hendaklah semua Aparatur Pemerintahan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Presiden SBY. Laksanakan Netralitas Pemilu dengan sebaik-baiknya !

Dan menjadi Pihak Yang Berkuasa, belum tentu sepenuhnya enak atau nikmat. Lihatlah Presiden SBY, bisa dengan gampangnya dicaci, dimaki, dihina, disindir dan dipermalukan secara terbuka oleh Lawan Politik.

Dalam di perasaan Presiden SBY, barangkali ada ketersinggungan, kesedihan dan bisa jadi terpukul.

Ini juga hendaknya menjadi masukan bagi Lawan-Lawan Politik.

Janganlah terlalu gampang menghina dengan kata-kata yang kasar dan merendahkan terhadap Kepala Negara. Terutama jika itu disampaikan terbuka dalam orasi, pidato, wawancara dan bentuk apapun juga yang dapat disiarkan didalam dan luar negeri.

Kita seakan bangga kalau kita menjadi Bangsa Pengejek.

Kita seakan bangga kalau kita menjadi Bangsa Penantang.

Kita seakan bangga kalau kita menjadi Bangsa Arogan.

Seorang tokoh nasional misalnya, yang ingin maju dalam gelanggang CAPRES 2009.

Sejak awal terlihat gelagat ambisi politiknya, yang jadi jualan kecap nomor satu adalah memaki-maki Presiden SBY, menantang debat di Bunderan HI, mengejek sangat hina dan semua keberanian yang “hebat” ini seakan tidak boleh ditanggapi atau dilawan oleh Presiden SBY.

“SBY mesti diam, tutup mulut !” begitu barangkali arah kecaman-kecamannya.

Lho, kok seolah-olah kita yang menjadi Penguasa, dibanding Si Penguasa itu sendiri.

Rakyat yang mendengar saja, merasa risih. Sebab yang namanya SBY, terpilih sebagai Presiden bukan dengan cara-cara yang salah atau melanggar konstitusi.

Sejarah mencatat, seorang Susilo Bambang Yudhoyono adalah Presiden pertama yang terpilih lewat pemilihan langsung yang pertama dilakukan di Indonesia. Alam demokrasi yang terjadi saat SBY terpilih sudah berbeda.

Hak politik rakyat sepenuhnya diberikan kepada rakyat. Dan lebih dari 60 persen suara yang masuk pada Pilpres putaran kedua adalah dimenangkan oleh SBY – JK.

Sehingga, kalau ada “teriakan-teriakan” yang kasar sekali bunyinya, sadarkah bahwa yang merasa kebisingan atau “sakit gendang telinganya” untuk mendengar adalah rakyat Indonesia.

Apakah untuk menjadi terkenal dan layak maju sebagai Capres, harus mencaci-maki Penguasa dulu ?

Rasanya tidak !

Sekarang ini apa saja bisa digugat di muka hukum. Sekarang ini siapa saja bisa dituntut ke Pengadilan.

Tak pandang kedudukan, semua warga negara sama kedudukannya di muka hukum. Sehingga, semua Pihak harus menyadari bahwa didalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetap dibutuhkan konsistensi pelaksanaan dan penegakan hukum yang berlaku di negara ini.

Saat ini di benua Australia, sedang diterpa oleh suhu yang sangat panas yaitu antara 40-45 derajat celcius.

Lima tahun yag silam, kami pernah mengadakan sebuah perjalanan ke Bosnia herzegovina dan ketika itu suhu disana mencapai 41-42 derajat celcius. Panas sekali.

Tetapi pada kesempatan yang berbeda, kami juga pernah beberapa kali mengadakan perjalanan ke Perancis dan Italia dengan suhu udara dibawah 0. Dingin, dan badai salju yang turun membuat tubuh ini serasa beku.

Tetapi kalau kita harus memilih, mana yang lebih baik antara suhu yang sangat panas atau suhu yang sangat dingin ?

Rasanya, jauh lebih bijaksana dan lebih baik kalau suhu yang ada sejuk-sejuk saja. Tidak panas, tidak dingin, alias sedang-sedang saja. Adem. Sejuk, pokoknya benar-benar sejuk.

Begitu pula dengan iklim perpolitikan. Sangat bijaksana jika semua Pemimpin Nasional, Tokoh-Tokoh Nasional, semua Politisi, menyadari pentingnya menjaga iklim perpolitikan yang sejuk tadi.

Tak ada emosi yang bermain secara kasar, brutal dan penuh kenistaan. Bukankah kalau emosi yang terbangkitkan, maka ada tercipta atau terjadi benturan fisik yang sangat anarkis antar massa pendukung ?

Bukanlah kalau sampai terjadi “chaos” maka dapat berjatuhan korban d kedua belah pihak, terutama korban jiwa.

Jika yang tewas mencapai ratusan orang misalnya, apa bedanya bentrokan fisik karena berkobarnya api emosi dalam situasi yang chaos tadi, jika dibandingkan dengan peledakan bom yang dilakukan kalangan radikal di negara ini ?

Hanya beda judul, disana judulnya terorisme, tetapi nanti disini judulnya bentrok antar massa pendukung kelompok tertentu.

Korban yang bisa berjatuhan adalah rakyat Indonesia.

Apakah memang rakyat mau dikorbankan, atau justru rakyat akan dibahagiakan oleh para CAPRES ?

Netralitas dalam pelaksanaan seluruh rangkaian Pemilu 2009, hendaknya dilaksanakan secara sungguh-sungguh.

Dan jangan, basa-basi. Lain di mulut, lain di hati. Lain yang diucapkan, dan lain pula dilakukan.

Jadi, Netral ya Netral, jangan ditawar-tawar atau digonta-ganti.

Netralitas, harus benar-benar netral. Siap ! Laksanakan !

(MS)

%d blogger menyukai ini: