Bersama Jenderal BHD Sebagai Kapolri Baru, Bisakah POLRI Netral ?

Dimuat Di INILAH.COM tgl 12/09/2008 – 15:14

Oleh : Mega Simarmata


Bambang Hendarso Danuri
(inilah.com)

INILAH.COM, Jakarta – Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto dan Kabareskrim Komjen (Pol) Bambang Hendarso Danuri (BHD) sama-sama sedang menghitung hari. Sutanto menghitung hari-hari terakhir pengabdiannya sedangkan BHD menghitung hari menjadi Tri Brata 1.

Suara dukungan kepada BHD kian kuat gaungnya dari berbagai partai politik. Padahal ia adalah polisi yang dikenal sangat profesional dan tidak pernah mau terseret atau terlibat dalam kegiatan politik praktis.

Pencalonan BHD sebagai Kapolri baru ini atas inisiatif dari pemerintah, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pergantian jabatan Kapolri memang sepenuhnya menjadi tugas, wewenang dan hak prerogatif dari kepala negara.

Tetapi belakangan muncul bisik-bisik dan kecurigaan, mampukah BHD membawa Polri menjadi netral dalam pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia yaitu Pemilu Legislatif dan Pemilu Pilpres yang sama-sama akan digelar secara nasional di 2009 mendatang.

Kepada INILAH.COM Jumat (12/9/2008) di Jakarta, Jurubicara Komite Bangkit Indonesia Adhie Massardi menyampaikan kecurigaannya terhadap sosok BHD jika menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Sutanto yang resmi pensiun per 1 Oktober 2008.

“Presiden SBY itu adalah kandidat Pilpres 2009, dia juga punya partai yaitu Partai Demokrat. Nah, Kapolri yang baru ini kan dipilih dan diangkat Presiden. Tetapi BHD harus benar-benar tetap netral pada pelaksanaan Pemilu 2009. Pertanyaannya sekarang bisakah BHD netral? Apakah bersama BHD, Polri bisa netral?” tandas Adhie Massardi.

Menurutnya, jika memang BHD punya komitmen yang tinggi dan kuat untuk membuat Polri tetap dalam posisi yang netral dalam mengawal dan mengamankan pesta demokrasi di 2009 maka semua itu harus dibuktikan.

“Kalau buat kami sederhana saja, kalau memang mau membuktikan, bebaskan dulu Sekjen KBI yang masih ditahan yaitu Ferry Juliantono,” lanjut Adhie.

Keraguan tentang bisa atau tidaknya BHD membuat Polri menjadi netral dalam Pemilu 2009, tentu tak mungkin bisa langsung dijawab dengan sejuta kata-kata indah penuh janji oleh BHD.

Dan untuk membuktikannya, tak bisa juga dengan menggunakan sistem barter ala pedagang, lu jual, gue beli. Artinya, kalau memang BHD mau dinilai netral maka kepentingan organisasi apapun harus diakomodir secara adil dan profesional sesuai aturan yang berlaku.

Selama ini BHD selalu berupaya menjauh dari kepentingan politik. Salah satu contohnya terlihat ketegasan BHD menjaga jarak saat Mayjen Tritamtomo sebagai kakak kandungnya diusung PDI Perjuangan untuk ikut dalam pertarungan Pilkada Gubernur di Sumatera Utara.

Jangankan membantu atau mendukung, ia bahkan sengaja tidak mau bertemu dan berbicara untuk sementara waktu dengan Tritamtomo sepanjang mengikuti ajang Pilkada itu. Sehingga tampaknya bukan hal yang mudah bagi orang dengan tipe seperti BHD untuk berubah dan ‘melacurkan’ kewenangannya untuk kepentingan berbau politik.

Keputusan SBY memilih BHD tentu butuh kejelian dan pertimbangan yang sangat cermat untuk menghindari kepentingan politik praktis. Kalau Presiden ingin dirinya diuntungkan dalam Pilpres mendatang, tentu tidak perlu repot-repot mengganti Kapolri. SBY bisa terus memperpanjang masa tugas Sutanto, yang memang sahabat terdekatnya sejak sama-sama menempuh pendidikan di Akabri.

Semua pihak hendaknya bersabar dan tetap berpikiran positif terhadap percalonan BHD. Jumat (19/9) depan, mantan Kapolda Sumut ini akan menyampaikan visi dan misinya dalam fit and proper test di Komisi III DPR. Jika tahap ini sudah bisa dilewati BHD, maka ia akan segera dilantik dan resmi memegang tongkat komando Tri Brata 1 secara konstitusional.

Jadi, bersama BHD bisakah Polri netral? Mudah-mudahan BHD bisa bertugas secara baik dan memastikan bahwa dalam kepemimpinannya nanti Polri memang netral dan tidak menjadi alat kekuasaan.

(Selesai)

Filed under: Tak Berkategori , ,

%d blogger menyukai ini: