Awas, 300 Teroris Bakal Masuk RI

Ledakan bom di hotel JW Marriot, Jakarta, Agustus 2003.
(Istimewa)
13/03/2008 – 10:20
Margawati Rahayu Simarmata

INILAH.COM, Jakarta , Perketat pengamanan wilayah perbatasan. Antisipasi mudiknya 300 WNI yang baru pulang dari latihan perang di Moro, Filipina. Begitu perintah Kapolri Jenderal Polisi Sutanto kepada jajaran Polda Kaltim.

Rabu (12/3) sore, Kapolri Sutanto mengawali kunjungan kerjanya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Sutanto memerintahkan jajaran Polda kaltim untuk meningkatkan status di sana menjadi waspada.

Perintah itu terkait urusan perbatasan Kaltim di Nunukan yang akan dipakai sebagai jalur masuk 300 WNI anggota Jamaah Islamiyah (JI) yang baru saja selesai mengikuti latihan perang di Moro, Filipina Selatan.

Isu tentang kembalinya 300 WNI anggota JI ini bermula dari penangkapan Polda Sulawesi Selatan terhadap salah seorang anggota JI yang baru kembali dari Moro pada bulan lalu.

Kabarnya, ke-300 WNI anggota JI itu akan transit di Kota Tawau, Malaysia, baru kemudian masuk ke Indonesia melalui Kabupaten Nunukan yang dapat ditempuh selama 1,5 jam perjalanan laut.

Lantas, ke mana saja Tim Satgas Bom Polri yang selama ini memfokuskan pengejaran terhadap para teroris JI? Bukankah peminjaman dua terpidana kasus Bom Bali I -Ali Imron dan Mubaroq- dari LP Krobokan, Bali, untuk membantu penanganan terorisme?

Pasca penangkapan Amir (pimpinan tertinggi) organisasi Al Jamaah Al Islamyah cabang Indonesia, Zarkasih, dan Panglima Sayap Militer JI Abu Dujana pada 9 Juni 2007, nyaris tidak ada lagi hasil nyata lainnya terkait penanganan terorisme.

Seakan tiarap, tak ada kabar baik lainnya. Desakan dari banyak pihak, terutama kalangan DPR-RI dan tokoh Islam, agar Polri segera menangkap Noordin M. Top, buronan nomor satu Indonesia yang dalam struktur JI berada jauh di bawah garis komando pimpinan Zarkasih dan Abu Dujana.

Noordin adalah ahli doktrin yang sangat berbahaya dalam mengajarkan paham-paham jihad yang menyimpang. Keberadaannya tak terendus sampai saat ini.

Polri berulang kali diperingatkan banyak kalangan bahwa membiarkan Noordin berkeliaran sama artinya dengan membiarkan ia leluasa merekrut calon-calon teroris baru dari kalangan bawah.

Belum lagi kritikan terhadap Polri dari Badan Intelijen Negara (BIN) bahwa dalam penanganan terorisme selama ini Polri enggan bekerja sama dengan TNI dan BIN.

“Ego sektoral mereka terlalu besar sehingga sulit dan nyaris tidak mau bekerja sama dengan kami dan TNI,” kata Kepala BIN Sjamsir Siregar baru-baru ini.

Lolosnya 300 WNI untuk bergabung menjadi anggota JI dan baru saja menyelesaikan latihan perangnya di Moro menjadi sebuah ironi yang sangat mengusik rasa aman bagi bangsa, negara, dan rakyat Indonesia.

Jangankan 300 orang, ancaman dari seorang sekelas Noordin M. Top saja sudah menjadi bahaya besar bagi Indonesia.

Kepada INILAH.COM, Kamis (13/3) di Jakarta, anggota Komisi I DPR-RI Sutradara Gintings dari Fraksi PDI-P mengatakan, dalam penanganan terorisme, tindakan yang harus dilakukan adalah preventif dan represif.

Untuk tindakan preventif, lanjut Sutradara, Polri tidak bisa berjalan dan bekerja sendirian. Berbeda dengan tindakan represif. Wilayah tugas Polri memang di situ, yakni penegakan hukum.

“Jadi, dalam hal keamanan nasional, tugas dan tanggung jawabnya tidak harus dilakukan oleh Polri saja,” ujar Sutradara.

Kenapa Polri terkesan tidak mau bekerja sama dengan TNI dan BIN?

Sutaradara mengingatkan, Indonesia adalah negara yang menganut sistem presidensil. Bagaimana jadinya jika dalam ketatanegaraan yang menganut sistem itu ada lembaga pemerintah yang tidak mau bekerja sama dengan lembaga lainnya.

“Polri harus ingat bahwa penanganan terorisme harus dilakukan secara sinergi lintas institusi. Ada TNI, juga ada BIN. Polri juga harus ingat, kendali pemerintahan di negara ini ada di tangan presiden sehingga tidak ada yang bisa berjalan sendirian dalam menangani bidang keamanan nasional,” tukas Sutradara.

Di negara demokrasi seperti Indonesia, lanjut Sutradara, tidak bisa ada aparat keamanan yang menolak bekerja sama dengan aparat lainnya.

“Bayangkan, 300 WNI bisa direkrut menjadi anggota JI. Itu bukan jumlah yang sedikit untuk sebuah kegiatan yang lekat dengan terorisme,” cetus Sutradara.

Ke mana saja Polri selama ini?

Untuk Polri, kata Sutradara, deteksi tentang akan masuknya 300 WNI anggota JI memang sebuah prestasi. Tapi, apakah itu menyelesaikan masalah? Sama sekali tidak!

Menurut Sutradara, Presiden SBY harus sangat tegas menyikapinya agar ke depan tidak ada lagi lembaga pemerintah yang menolak bekerja sama dengan lembaga lainnya. SBY juga perlu mempertimbangkan pembentukan Dewan Keamanan Nasional untuk merumuskan berbagai kebijakan di bidang keamanan.

Kabar tentang adanya 300 WNI anggota JI adalah kabar buruk dan bisa sangat meresahkan masyarakat Indonesia. Mengejar seorang Mas Selamat Kastari saja Singapura mengerahkan kemampuan mereka secara total, Indonesia malah akan kebanjiran teroris baru. [I3]

%d blogger menyukai ini: