Beranda > Uncategorized > Menyoal Tragisnya Nasib 45 Juta Rakyat Indonesia Tak Bisa Nyontreng

Menyoal Tragisnya Nasib 45 Juta Rakyat Indonesia Tak Bisa Nyontreng

23/04/2009

DIMUAT DI WWW.REDAKSIKATAKAMI.WORDPRESS.COM DAN WWW.THEBLOGKATAKAMI.WORDPRESS.COM

Juga dimuat di (klik saja URL ini) : http://my.barackobama.com/page/community/blog/katakami

Jakarta 20 APRIL 2009 (KATAKAMI) Begitu mendengar bahwa sekitar 45 juta rakyat Indonesia tidak bisa memberikan hak suaranya pada perhelatan Pemilu Legislatif 2009 yang lalu, kami sudah tak begitu semangat untuk larut dalam pesta demokrasi.

Kalaupun masih tersisa semangat dan suara yang tetap lantang, semua itu adalah untuk ikut memberikan dorongan dan dukungan kepada Pihak Partai Politik manapun juga yang menawarkan misi baik kepada bangsa, negara dan rakyat Indonesia yaitu PERUBAHAN atau CHANGE.

Dan satu hal, jika patut dapat diduga ada pihak tertentu yang HARE GENE congor alias mulutnya sibuk saja bicara soal KEKUASAAN maka harus diingatkan bahwa republik ini sedang berduka karena tren NYUDO NYUOWO memang terjadi dimana-mana dalam wilayah NKRI.

Masak tega koar-koar soal KEKUASAAN, sementara di Timika saja jenazah dari seluruh korban (tewas) MIMIKA AIR baru dapat ditemukan pada hari Minggu (19/4/2009) ini.

Lalu di beberapa tempat ada musibah yang juga menelan korban, walau tak semua korban itu terenggut nyawanya. Tetapi ada penderitaan dan pengorbanan jiwa, raga, harta dan benda. Ada musibah longsor, lalu ada rombongan yang masuk ke jurang dan guncangan gempa bumi untuk menggoyang Sulawesi Utara.

Jadi, jangankan rakyat Indonesia, alam saja seakan sudah muak mendengar HAWA NAFSU BERKUASA yang patut dapat diduga didengungkan dimana-mana oleh pihak tertentu dengan sangat menggelegar.

Masya Allah !

Tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Amien Rais yang sedari dulu sangat kritis dan benar-benar mumpuni, tiba-tiba entah atas legitimasi darimana maka bisa mengumpukan kalangan DPW Partai Amanat Nasional (PAN) untuk berkumpul guna menyuarakan dukungan penuh kepada pihak tertentu.

Waktu memang terasa cepat berlalu. Seingat kami, Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) adalah Soetrisno Bachir.

Lantas, atas legitimasi apa seorang Amien Rais bisa membuat hak veto secara tidak veto ?

Jika patut dapat diduga, arah koalisi PAN dan Partai Gerindra yang ditentang oleh Amien Rais misalnya, maka bukankah itu lebih baik dibicarakan secara internal dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi.

Kalau belum apa-apa, sudah diumumkan hak veto untuk mengarahkan PAN memberikan dukungan dan berkoalisi dengan pihak tertentu maka patut dapat diduga Amien Rais sudah melakukan sesuatu yang melebihi kewenangannya sebagai sesepuh partai.

Aneh saja kedengarannya jika dalam situasi dimana semua orang menghujat habis-habisan keluguan pihak berwenang dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini – dimana ada 45 juta rakyat Indonesia tidak bisa memilih – tiba-tiba kok ada petir menyambar dari cakrawala yang selama ini terlihat indah nuansa lukisannya.

Ketika barisan Partai Politik merapat ke kediamanan Megawati Sorkarnoputri untuk membicarakan perlunya mengajukan tuntutan hukum terkait berbagai kecurangan dalam Pemilu Legislatif 2009, kami sendiri belum menyadari bahwa patut dapat diduga salah satu cara untuk menggembosi PDI Perjuangan dan sejumlah partai politik lain yang sangat kuat dukungannya di daerah tertentu maka di daerah itulah basis dukungan massa tidak akan mendapat kartu pemilih.

Patut dapat diduga, ada kesengajaan untuk membiarkan massa PDI Perjuangan dan sejumlah partai politik seperti Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Hanura, tidak bisa memberikan hak suaranya karena kisruh soal tidak tercantumnya nama mereka dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Patut dapat diduga, jika pada akhirnya KETAHUAN bahwa kisruh soal DPT ini dipermasalahkan maka pihak tertentu akan AMAN SENTOSA dari segala tudingan dan bisa bersandiwara untuk seolah-olah prihatin atas situasi ini.

Keterlaluan sekali cara-cara yang patut dapat diduga memang ditempuh untuk menggembosi suara PDI Perjuangan yang paling utama, agar perolehan suara partai politik yang dipimpin Megawati Soekarnoputri anjlok.

Yang benar saja, Jek !

Ada moralnya atau tidak, pihak-pihak yang patut dapat diduga sengaja merancang semua situasi ini agar 45 juta orang tidak bisa memilih.

Ini sudah melebihi batas kepatutan dan kewajaran karena patut dapat diduga kepanikan pihak tertentu jika dikalahkan oleh PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra dan Partai Hanura maka segala cara akan dihalalkan.

Dan sekarang, karena ternyata kisruh soal gunjang ganjing DPT ini dipermasalahkan, lihatlah manisnya kata-kata yang mengatakan, “Masalah DPT ini akan diperbaiki dalam penyelenggaraan Pemilu Pilpres 2009”.

Luar biasa !

Kalau kami yang ditanya maka kami akan menyampaikan opini bahwa membiarkan 45 juta rakyat Indonesia tidak memilih maka patut dapat diduga itu adalah PELANGGARAN HAM dan KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN.

Tak cuma KOMNAS HAM, dengan tingkat KEJAHATAN yang sudah sangat separah ini maka sebenarnya KOMISI HAM PBB atau MAHKAMAH INTERNASIONAL sudah bisa dimungkinkan untuk diundang guna mencermati indikasi yang sangat memprihatinkan ini.

Bukan main-main, angka yang tidak bisa memilih itu adalah 45 juta orang !

Busyet deh, kok tidak tahu malu ya jika masa persiapan yang selama ini diberikan untuk menyiapkan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2009 bisa sangat fatal akibat dari kelalaian itu.

Ini patut dapat diduga memang kelalaian atau kesengajaan ?

Kalau patut dapat diduga semua atraksi politik ini adalah sebuah kesengajaan maka patut dapat diduga aktor intelektual dibalik semua kisruh yang mengorbankan HAK SUARA dari 45 juta rakyat Indonesia ini layak untuk diajukan ke Mahkamah Internasional karena melakukan KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN.

Ini bukan pelanggaran kecil !

Ini bukan kelalaian yang sepele !

Ini bukan kesalahan yang bisa dimaafkan begitu saja dan dibiarkan untuk berlalu tanpa beban.

Jika patut dapat diduga, ada pihak tertentu yang memang mau MENGGEMBOSI PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gerindra maka sebaiknya disarankan untuk menyadari bahwa kita ini hidup di dunia hanya sementara. Harta benda, jabatan dan kekuasaan tidak akan dibawa sampai MATI. Sehingga, janganlah ada yang kalap kesetanan akibat silaunya sinar kekuasaan.

Jika patut dapat diduga, ada pihak tertentu yang memang mau MENGGEMBOSI PDI Perjuangan, Partai Hanura dan Partai Gerindra maka sebaiknya diberitahu bahwa cara-cara yang disetting seperti ini membuat rakyat muak luar biasa.

Tutup mulut bagi siapapun juga yang patut dapat diduga sudah membludak gejolak hawa nafsu untuk berkuasa dalam situasi yang serba prihatin.

Marilah kita hitung, berapa jumlah rakyat Indonesia yang sudah mati, selama 4 bulan terakhir ini.

(Korban tewas Tsunami di NAD, Des 2004)

Marilah kita hitung, berapa jumlah rakyat Indonesia yang sudah mati selama 5 tahun terakhir ini.

Lho, kok tidak ada rasa prihatin sedikitpun ?

Lho, kok enteng saja mendengar kabar yang sangat memilukan dari berbagai wilayah di Indonesia ?

Ingatlah lirik lagu dari Ebiet G. Ade :

“Mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah kita. Yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mudah enggan, bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang !”

Kecil sekali nyali dan kemampuan diri untuk bertarung dalam arti yang sesungguhnya kalau dalam menghadapi seorang Megawati Soekarnoputri saja patut dapat diduga dilakukan berbagai kecurangan yang sudah sangat melebihi batas kewajaran.

Masak tidak malu kepada Megawati.

Malu dong !

Lima tahun Megawati turun ke bawah dan merangkul rakyat dengan sifat keibuan. Ia mau mendengarkan keluhan rakyat “DI BAWAH”. Dan itu bukan cuma sekedar seremoni, panen raya, lalu padi diangkat dan tersenyum lebar saat difoto atau diambil gambarnya oleh kamera televisi agar masuk ke berbagai media massa.

Lalu, ketika Wiranto dan Prabowo juga turun “KE BAWAH” untuk merangkul massa di berbagai pelosok daerah, mereka tak bisa disalahkan kalau ternyata ada diantara rakyat Indonesia yang menginginkan Jenderal-Jenderal ini untuk memimpin.

Rasanya, sudah malas untuk mengikuti pergerakan politik praktis di Indonesia pada saat ini.

Harapan rakyat sekarang tertuju pada TNI – POLRI saja.

Yaitu agar situasi keamanan di seluruh wilayah nusantara ini tetap terjaga dengan baik.

Jangan ada PERWIRA TINGGI TNI – POLRI yang patut dapat diduga menjual dirinya kepada pihak tertentu demi jabatan yang lebih tinggi, sehingga pada prakteknya sebagai barter atas janji jabatan tadi maka patut dapat diduga diberi tugas “MISSION IMPOSSIBLE” untuk menyikut parpol lain agar kemenangan jatuh ke tangan pihak tertentu saja.

Saat Pak Harto berada di ujung kekuasaannya (1998), patut dapat diduga Jenderal Besar ini menggunakan politik pecah belah atau devide et ampera di dalam internal TNI misalnya.

Saat itu, Jenderal Wiranto menjabat sebagai Menhankam / Panglima ABRI. Dan Jenderal Soebagyo HS menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Tahukah apa yang terjadi pada saat itu ?

Patut dapat diduga, Pak Harto memang mengetahui bahwa Jenderal Wiranto adalah figur yang setia dan dapat diandalkan. Tetapi di belakang Wiranto, ternyata ditawarkan kepada Jenderal Soebagyo untuk menjadi KEPALA STAF GABUNGAN, sehingga jika pos jabatan ini yang dihidupkan maka jabatan Panglima TNI dan ketiga Kepala Staf Angkatan (KSAD, KSAU dan KSAL) harus ditiadakan karena semua akan melebur dalam satu posisi yaitu KEPALA STAF GABUNGAN.

Ketika itu, Jenderal Soebagyo HS menolak tawaran tersebut untuk menjaga soliditas didalam tubuh TNI yang sangat dicintainya.

Pendirian dari Jenderal Soebagyo HS ini, patut diacungi jempol dan sungguh tercatat dengan tinta emas. Ia tak mudah dirayu oleh silaunya jabatan. Dan ia tak mudah diseret ke tengah arus zaman yang akan membuatnya tenggelam dalam gelombang kemarahan para perwira tinggi yang bisa dikorbankan jika Jenderal Soebagyo HS tergiur oleh jabatan.

Ketika Pak Harto sudah lengser, kejadian yang serupa tapi tak sama pernah terjadi beberapa tahun kemudian.

Letjen TNI Johny Lumintang sempat ditawari untuk menjadi semacam KEPALA STAF GABUNGAN TNI juga. Tetapi, hal itu cepat diantisipasi oleh jajaran TNI agar jangan ada perpecahan diantara mereka.

Hikmah yang bisa diambil dari beberapa peristiwa semacam itu adalah penguasa yang merasa kuatir bila kekuasaannya berakhir (padahal ia masih sangat ngotot untuk terus berkuasa), maka patut dapat diduga ia akan mencoba untuk menawarkan jabatan-jabatan yang tinggi dan prestisius kepada PERWIRA TINGGI tertentu yang mudah dijadikan PION KEKUASAAN untuk mempertahankan tahta raja diraja yaitu tahta di puncak kekuasaan.

Bayangkan, peristiwa yang terjadi pada Jenderal Soebagyo HS tadi !

Jika Jenderal Soebagyo HS bersedia menerima tawaran dari Pak Harto maka patut dapat diduga ada sedikitnya 3 sampai 4 orang JENDERAL BERBINTANG 4 yang harus dilengserkan secara paksa untuk menjadi pengangguran.

Padahal waktu itu, Jenderal Wiranto bekerja dengan sangat baik. Tetapi ternyata diam-diam, ada tawaran sedemikian rupa kepada Jenderal Soebagyo HS.

Keteguhan Jenderal Soebagyo HS menjaga jatidirinya sebagai prajurit TNI sejati yang saptamargais, akan selalu dikenang secara manis. Dan kini, Jenderal Soebagyo HS malah bergabung dengan Jenderal Wiranto untuk mendirikan dan membesarkan PARTAI HANURA.

Yang ingin disampaikan disini kepada Jajaran TNI – POLRI, jangan pernah mau untuk mudah tergiur oleh JANJI-JANJI MULUK untuk memberikan posisi lebih tinggi dan lebih prestisius.

Sebagai, dalam situasi perpolitikan yang sangat memanas misalnya, patut dapat diduga dibalik pemberian janji-janji muluk tadi maka patut dapat diduga akan ada pemaksaan kehendak dan arogansi kekuasaan agar pihak tertentu dimenangkan (apapun caranya !).

TNI – POLRI harus mengingat secara baik bahwa jatidiri mereka ada bersama-sama dengan rakyat.

Apa yang terbaik bagi rakyat, maka perlu diingatkan sekali lagi bahwa itulah yang terbaik bagi TNI – POLRI.

Jangan mau dan jangan pernah terpikir untuk silau pada kekuasaan.

Amankan Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Pastikan bahwa ancaman gangguan keamanan di berbagai daerah, tidak akan pernah bisa terjadi seturut kehendak pihak tertentu yang patut dapat diduga mau membuat situasi menjadi kacau balau atau CHAOS.

Bela dan lindungi rakyat Indonesia !

Bela dan pastikan TNI – POLRI akan berada di tengah rakyat yang mendambakan pesta demokrasi yang sungguh jujur, adil dan penuh tanggung-jawab sejati.

Percayalah, tak akan ada manusia manapun yang bisa memaksakan kehendaknya untuk terus menjadi penguasa jagad raya jika ternyata Tuhan berkehendak lain.

Untuk menutup tulisan ini, kami ingin mengingatkan juga kepada LAKSAMANA PURNAWIRAWAN WIDODO ADI SUCIPTO yang saat ini menjadi Menkopolhukkam dan patut dapat diduga tetap menjadi TIM SUKSES SBY.

Ingatlah Pak Wid, apa yang pernah terjadi pada bulan Juli 2001.

Saat itu, Laksamana Widodo AS menjabat sebagai PANGLIMA TNI. Pada suatu malam, ia dipanggil menghadap ke pusat kekuasaan bersama MENKOPOLKAM Agum Gumelar.

Kedua Jenderal ini dipanggil untuk memberikan dukungan kepada pihak penguasa yang akan mengeluarkan DEKRIT PRESIDEN, antara lain akan membubarkan parlemen (DPR-RI).

Kami sebenarnya mengetahui detail isi pembicaraan saat kedua Jenderal ini berbicara kepada pihak penguasa saat itu. Tapi, sungguh kami mohon maaf karena tidak etis jika kami uraikan disini.

Intinya, MENKOPOLKAM & PANGLIMA TNI secara tegas dan lugas menyampaikan secara langsung bahwa mereka ada di pihak rakyat dan bukan di pihak penguasa, sehingga … apa boleh buat, harus berpisah di tengah jalan !

Muara dari semua keberanian untuk berpihak pada rakyat dan mengedepankan kepentingan bangsa diatas segala-galanya, tidak akan pernah sia-sia.

Terbukti bahwa tidak lama setelah Agum Gumelar dan Widodo AS menghadap pihak penguasa saat itu, pemerintahan memang akhirnya berganti.

Akan selalu ada kebanggaan dalam diri PRAJURIT TNI (termasuk juga POLRI), jika mereka berani mengambil sikap yang tegas dan jelas arahnya yaitu tidak akan membiarkan rakyat Indonesia dikorbankan oleh kekuasaan dan hawa nafsu untuk terus berkuasa (tetapi patut patut dapat diduga menghalalkan segala cara).

TNI – POLRI, jangan pernah meninggalkan rakyat Indonesia.

Yakinlah bahwa apapun yang akan terjadi di negara ini, TNI – POLRI adalah satu-satunya tiang atau pilar yang kokoh bagi rakyat Indonesia yang membutuhkan pelindung dan pendamping.

Tingkatkan kewaspadaan dan semangat bertugas yang semurni-murninya memang untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Terutama POLRI, tetaplah menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Jangan, walau hanya sedikit atau sekalipun juga, jangan … sekali lagi jangan tinggalkan rakyat Indonesia.

Apa yang terbaik bagi rakyat maka itulah yang terbaik bagi TNI – POLRI. Pasanglah mata dan telinga, cermati situasi yang terjadi saat ini dan segala kemungkinan terburuk yang patut dapat diduga bisa terjadi dalam kurun waktu 3 bulan ini yaitu sampai menjelang pelaksanaan Pemilu Pilpres 2009.

Tegakah, TNI – POLRI jika ada 45 juta rakyat Indonesia yang dikebiri atau diamputasi HAK SUARANYA dengan cara yang patut dapat diduga sangat canggih keluguannya seperti ini ?

Tegakah, TNI – POLRI jika patut dapat diduga ada pihak tertentu yang harusnya memperoleh suara JAUH LEBIH BESAR dari yang diperolehnya saat ini karena patut dapat diduga perolehan suara mereka dirampok oleh kucing-kucing garong ?

Jangan, TNI – POLRI jangan pernah tega membiarkan kami, rakyat Indonesia menahan pedih dan airmata saat kebenaran dan keadilan sudah terlepas dari genggaman tangan anak-anak bangsa yang rindu akan perubahan.

Jangan, TNI – POLRI jangan memalingkan wajahnya dari tatapan mata kami, rakyat Indonesia yang begitu memerlukan tempat perlindungan yang memang sangat dapat dipercaya oleh anak-anak bangsa INDONESIA yang sudah lelah melihat, mendengar dan merasakan begitu banyak kesakitan-kesakitan dalam perjalanan kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Sebab, pesta demokrasi ini patut dapat diduga sudah bukan merupakan sebuah pesta demokrasi lagi dimata mayoritas rakyat Indonesia.

Tetapi patut dapat diduga, sudah menjadi PESTA AROGANSI.

Empatpuluh lima juta rakyat Indonesia terpekur pada saat ini karena sulit sekali untuk dipercaya bahwa 11 tahun reformasi, patut dapat diduga AROGANSI KEKUASAAN itu masih merajalela.

(MS)

%d blogger menyukai ini: