Beranda > Tak Berkategori > Fakta Baru Insiden FPI Di Monas, Skenari POLRI ?

Fakta Baru Insiden FPI Di Monas, Skenari POLRI ?

14/03/2009

<!– @page { size: 8.5in 11in; margin: 0.79in } P { margin-bottom: 0.08in } –>

Dimuat Di INILAH.COM tgl 05/06/2008 – 17:44

Oleh: Mega Simarmata



INILAH.COM, Jakarta – Di tengah kontroversi soal aksi brutal Front Pembebasan Islam (FPI) di Monas, Minggu (1/6), sederet fakta baru di balik kerusuhan itu mulai terungkap satu persatu. Ada dugaan kuat bahwa Polri-lah yang berada di belakang peristiwa memalukan itu. Bernarkah?

Salah satu informasi yang kini berkembang menyebutkan bahwa 30 menit sebelum laskar FPI menyerang massa Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB), Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Mabes Polri Irjen Pol Saleh Saaf telah menghubungi Sekjen PDI Perjuangan Pramono Agung.

Telepon itu berisi peringatan agar massa PDIP segera meninggalkan tempat itu setelah selesai melakukan aktivitas mereka di Monas. Hari itu ribuan kader PDIP memang mengisi peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan gerak jalan santai bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Kepada INILAH.COM di Jakarta Kamis (5/6), politisi kader PDIP Gayus Lumbuun mengaku telah mendengar informasi soal telepon peringatan dari Irjen Saleh Saaf itu. “Ya, saya dengar informasi bahwa pejabat mereka ada yang menghubungi PDIP hari Minggu itu,” katanya.

Jabatan Irjen Saleh Saaf sebagai Kabaintelkam Polri adalah posisi yang sangat strategis. Bisa diartikan bahwa Mabes Polri telah memiliki informasi awal bahwa bakal pecah sebuah kerusuhan yang bersifat anarkis.

Sayangnya ketika penyerbuan FPI terhadap massa AKKBB itu benar-benar terjadi, polisi tidak melakukan apa-apa. Ibarat mobil pemadam kebakaran, polisi baru datang setelah kobaran api kerusuhan menelan banyak korban. Kelambatan Polri dalam mengatasi kerusuhan itu memang dikecam berbagai kalangan.

“Mengapa Polri kayak blangwir (pemadam kebakaran), baru datang setelah kebakaran sempat menghanguskan semuanya? Kita patut mempertanyakan mengapa mereka tidak melakukan proses pencegahan, kalau memang sudah mendapatkan informasi awal tentang akan terjadinya kerusuhan yang bersifat anarkis itu,” kata Gayus.

Gayus mengingatkan Mabes Polri bertindak lebih profesional, karena upaya pencegahan juga merupakan tugas yang penting dari aparat kepolisian. “Jangan dipikir karena kerusuhan belum terjadi, maka bisa didiamkan saja. Polri itu harus diberitahu bahwa tugas mereka adalah mengatasi kerusuhan itu agar tidak terjadi,” lanjut Gayus.

Kecaman keras terhadap Mabes Polri juga dilontarkan Joko Susilo, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). “Kalau memang sudah tahu dan punya informasi awal, bertindak dong. Informasi awal yang mereka punya itu justru harus dijadikan pegangan bahwa Polri harus bertindak cepat sesuai demi menjaga stabilitas keamanan. Bukan malah didiamkan saja,” katanya.

Joko tak habis pikir mengapa Mabes Polri malah menghubungi PDIP agar tidak jatuh korban dari pihak mereka, tetapi sebaliknya membiarkan masyarakat lain jadi korban. “Jadi, profesionalitas Polri patut kita pertanyakan,” katanya.

Menanggapi meluasnya konflik horosintal sebagai akibat kerusuhan itu, Joko Susilo mengharapkan massa Nahdlatul Ulama (NU) dan FPI tidak terjebak dalam emosi yang berlebihan. “Kita berharap kedua belah pihak mamapu mengendalikan diri mereka.”

Di lain pihak, Fauzan Al-Anshari dari Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI) juga mengecam cara-cara yang digunakan pihak tertentu untuk mengadu-domba massa FPI dengan AKKBB.

Dia menduga adanya penyusupan dua orang provokator ke dalam barisan massa FPI yang hari itu berniat menggelar demo menentang kenaikan harga BBM di Bundaran HI. Di forum itu tiba-tiba muncul dua lelaki yang berteriak-teriak memprovokasi agar FPI melakukan penyerangan kepada massa AKKBB yang menggelar acara di Monas.

“Kok sepertinya sengaja mau diadu? Siapa itu yang menjadi otak pelaku kerusuhan Monas yang sebenarnya? Teman kami yang tidak terlibat dalam kerusuhan di Monas malah ikut ditangkap,” kata Fauzan.

Untuk memberikan klarifikasi semua kecaman ini, Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Abu Bakar Nataprawira mengatakan bahwa sebenarnya polisi ada di lokasi ketika kerusuhan terjadi.

“Tetapi jumlah personil kami hanya 12 orang, sementara kekuatan massa yang bentrok jauh lebih besar,” katanya.

Mencermati sederet fakta yang tercecer di balik kerusuhan Monas ini terasa sangat memprihatinkan.

Ada kesan Polri sengaja melakukan pembiaran ini demi mempertahankan dominasi institusinya sebagai penegak hukum. Selama 1,5 tahun Mabes Polri bertahan dengan sikap menolak RUU Keamanan Nasional yang akan menempatkan Polri di bawah koordinasi Depdagri atau Depkum HAM.

Sepertinya Polri ingin tetap nyaman dalam struktur keorganisasian di bawah kendali langsung Presiden. Polri merasa bahwa masalah National Security sepenuhnya merupakan tugas dan wewenang mereka.

Namun, dengan sederet fakta baru dan cara kerja pemadam kebakaran ini, patut dipertanyakan bagaimana nasib keamanan nasional di republik ini, jika jajaran Polri tidak dikendalikan secara baik dan berkoordinasi dengan semua instansi secara bersinergi. (Selesai)

%d blogger menyukai ini: